Harkat Negeri Perkuat Kompetensi Komunikasi ASN Pemalang, Dorong Pelayanan Publik Lebih Humanis

Universitas Harkat Negeri berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyelenggarakan Seminar Penguatan Kompetensi Komunikasi ASN dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Senin (21/9/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam membangun komunikasi pelayanan yang efektif, humanis, solutif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kepala BKPSDM Pemalang, Khaeron, mengatakan komunikasi merupakan bagian penting dari wajah pemerintah yang paling langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Komunikasi adalah bagian dari wajah pemerintah yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Khaeron.

Menurutnya, masyarakat mungkin tidak mengetahui secara langsung bagaimana proses pemerintahan berjalan, bagaimana sebuah kebijakan dirumuskan, maupun bagaimana anggaran dikelola. Namun, masyarakat akan mengingat bagaimana mereka diperlakukan ketika berinteraksi dengan aparatur pemerintah.

“Masyarakat tidak mengetahui bagaimana proses berjalan, bagaimana kebijakan dirumuskan, dan bagaimana anggaran dikelola. Tetapi masyarakat akan selalu mengingat bagaimana mereka diperlakukan dalam pelayanan oleh ASN,” katanya.

Karena itu, Khaeron menekankan bahwa pelayanan ASN merupakan bagian penting dari kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. ASN perlu menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus dihargai dan dilayani dengan baik.

“ASN harus menghargai masyarakat yang dilayani,” tegasnya.

Khaeron juga menyampaikan apresiasi kepada Universitas Harkat Negeri atas kerja sama dan kontribusinya dalam mendukung peningkatan kompetensi ASN di wilayah Pemalang.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki kapasitas akademik yang dapat terus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kompetensi aparatur, termasuk melalui penguatan keterampilan komunikasi dan pelayanan publik.

“Universitas mempunyai kemampuan akademik yang bisa terus mendukung peningkatan kompetensi para ASN,” ujarnya.

Direktur Komunikasi dan Kerja Sama Universitas Harkat Negeri, Erni Unggul Sedya Utami, menjelaskan bahwa paradigma pelayanan publik saat ini tidak cukup hanya mengandalkan kepatuhan terhadap prosedur. ASN juga dituntut mampu menghadirkan komunikasi yang empatik dan solusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, kesan masyarakat bahwa pelayanan birokrasi “mempersulit” sering kali bukan semata-mata disebabkan oleh keengganan ASN membantu, melainkan dapat muncul karena hambatan komunikasi. Misalnya, penggunaan bahasa birokratis yang sulit dipahami, nada bicara yang defensif, hingga kondisi ketika masyarakat harus berpindah dari satu meja ke meja lainnya tanpa memperoleh kepastian.

“Dalam pelayanan, SOP seharusnya menjadi panduan untuk mencari jalan keluar, bukan menjadi tembok pembatas antara ASN dengan masyarakat,” jelas Erni.

Dengan demikian, kualitas pelayanan publik tidak hanya dilihat dari prosedur yang dijalankan, tetapi juga dari bagaimana masyarakat merasa dihargai selama memperoleh pelayanan.

Sementara itu, Ketua Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Harkat Negeri, Himawan Adhi Ristanto, menekankan pentingnya perubahan pola pikir dari “birokrasi dilayani” menjadi “birokrasi melayani.” Perubahan tersebut menjadi fondasi dalam membangun budaya pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pelayanan prima dibangun melalui tiga pilar utama, yakni strategi pelayanan, sumber daya manusia (SDM), dan sistem pelayanan.

Pada tingkat operasional, ASN perlu menerapkan dimensi 6A, yaitu Attitude (sikap), Ability (kemampuan), Attention (perhatian), Appearance (penampilan), Action (tindakan), dan Accountability (tanggung jawab).

“Pelayanan prima bukan hanya tentang apa yang diberikan kepada masyarakat, tetapi juga bagaimana proses pelayanan itu diberikan,” jelas Himawan.

Melalui seminar ini, Universitas Harkat Negeri dan BKPSDM Pemalang mendorong agar penguatan kompetensi komunikasi ASN tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi diterjemahkan menjadi praktik pelayanan sehari-hari.

Semangat tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan birokrasi yang lebih dekat dengan masyarakat, mampu mendengarkan, berkomunikasi dengan empati, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.