Ilmu Komunikasi Harkat Negeri Dorong Transformasi Digital Desa dan Transparansi Publik melalui Media Sosial

Di tengah semakin pentingnya akses informasi publik, pemerintah desa tidak cukup hanya
menjalankan program pembangunan. Informasi mengenai kebijakan, pelayanan, dan
penggunaan anggaran juga perlu dikomunikasikan kepada masyarakat melalui saluran yang
mudah dijangkau. Persoalan tersebut menjadi perhatian Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Harkat Negeri ketika melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Desa
Randusanga Wetan, Kabupaten Brebes, pada Rabu-Kamis (15-16/07/2026).
Melalui kegiatan bertajuk “Optimalisasi Media Sosial sebagai Upaya Transparansi Publik
Pemerintah Desa Randusanga Wetan”, Prodi Ilmu Komunikasi Harkat Negeri membawa
pendekatan keilmuan komunikasi ke dalam persoalan praktis yang dihadapi pemerintah desa
menjawab sulitnya sosialisasi program pembangunan kepada masyarakat desa.
Pemerintah desa Randusanga Wetan sebelumnya telah mengelola akun Facebook, tetapi
sudah cukup lama tidak aktif. Di tengah era keterbukaan maka menjadi tantangan bagi
pemerintah desa untuk informasi pembangunan desa yang cepat dan mudah diakses oleh
warga.
Prodi Ilmu Komunikasi Harkat Negeri memandang persoalan pengelolaan sosial media tidak
hanya soal eksistensi, tetapi lebih jauh, yakni bagaimana pemerintah desa membangun
komunikasi dengan publiknya.
Menurut Tim PKM Prodi Ilmu Komunikasi Harkat Negeri, Imam Budi Prasetyo, memandang
media sosial pemerintah desa adalah ruang untuk menyampaikan informasi pembangunan,
pelayanan publik, kegiatan pemerintahan, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.
Kemampuan mengelola media sosial, lanjutnya, perlu disertai pemahaman mengenai
komunikasi publik, karakteristik khalayak, produksi pesan, visualisasi informasi, dan
pengelolaan media digital.
“Pendekatan inilah yang kemudian menjadi dasar intervensi Prodi Ilmu Komunikasi Harkat
Negeri Tegal ini sebagai implementasi pengetahuan yang selama ini dikembangkan melalui
proses pembelajaran dan keilmuan komunikasi berdampak langsung untuk menjawab
kebutuhan masyarakat,” jelas Imam.
Selama dua hari, perangkat Desa Randusanga Wetan, kader Posyandu, dan perwakilan Karang
Taruna tidak hanya menerima materi secara teoritis. Mereka diajak langsung mempraktikkan
bagaimana komunikasi publik dapat dikemas melalui media sosial. Langkah awal yang
diupayakan adalah dengan membangun kanal komunikasi baru melalui Instagram pemerintah
desa. Untuk selanjutnya diberikan pemahaman mengenai bagaimana akun tersebut dapat
dikelola sebagai media informasi publik.

Selanjutnya, peserta dibekali strategi konten komunikasi publik di era digital terutama dengan
mengoptimalkan ponsel. Seperti pengambilan foto dan video untuk konten, serta dikenalkan
dan praktik membuat desain grafis sederhana menggunakan Canva.
“Dengan pendekatan praktik tersebut, aparatur desa tidak hanya mengetahui apa yang harus
dipublikasikan, tetapi juga mulai memahami bagaimana sebuah informasi dikemas agar lebih
mudah dipahami masyarakat,” ujar dosen Prodi Ilkom tersebut.
Perubahan penting dari kegiatan tersebut adalah aparatur desa memiliki kemampuan pengelola
informasi desa di era digital, dari keterampilan dasar untuk membuat desain, mengambil
gambar, merekam video, dan mengemas informasi menjadi konten media sosial.
“Kemampuan tersebut menjadi modal awal agar pemerintah desa menjadi produsen sekaligus
pengelola informasi, tidak selalu bergantung pada pihak luar ketika membutuhkan materi
publikasi,” terang Imam.
Dengan pemerintah desa aktif sebagai produsen sekaligus pengelola informasi, maka
masyarakat memiliki saluran yang lebih mudah untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas
pemerintahan dan pembangunan desa. Kader Posyandu dan Karang Taruna juga dilibatkan
sebagai bagian dari ekosistem komunikasi desa. Keterlibatan kelompok masyarakat tersebut
membuka peluang terbentuknya pola komunikasi yang lebih partisipatif, dengan keterlibatan
berbagai unsur masyarakat.
Kepala Desa Randusanga Wetan, Dwi Agung, menyambut baik pelatihan yang diberikan Prodi
Ilmu Komunikasi Harkat Negeri. Menurutnya, kebutuhan terhadap komunikasi publik di tingkat
desa bukan hanya persoalan teknis mengunggah konten, tetapi juga upaya membangun
kepercayaan, keterbukaan, dan hubungan yang sehat antara pemerintah dengan masyarakat.
Ia berharap peningkatan keterbukaan informasi melalui media sosial dapat membantu
pemerintah desa membangun hubungan yang lebih terbuka dengan masyarakat.
“Harapannya pelatihan ini bisa membuat pemerintah desa lebih terbuka kepada masyarakat
melalui media sosial, sehingga menghindari adanya buruk sangka kepada kami terutama terkait
pengelolaan dana desa,” ujarnya.
Prodi Ilmu Komunikasi Harkat Negeri memandang kegiatan ini sebagai langkah awal, bukan
akhir dari proses pendampingan. Sekretaris Prodi Ilkom Harkat Negeri, Alfiyani Aisyah,
berharap kehadiran prodi berdampak kepada terjadinya transformasi pola komunikasi
masyarakat dan pemerintah yang mulanya pasif menjadi aktif, terencana, informatif, dan
partisipatif.
“Ke depan, media sosial Desa Randusanga Wetan diharapkan dapat berkembang menjadi
kanal informasi yang secara rutin dan konsisten menyampaikan kebijakan desa, program
pembangunan, pelayanan masyarakat, kegiatan sosial, serta berbagai informasi lain yang
dibutuhkan warga, “ujarnya.

Pengabdian Kepada Masyarakat di Randusanga Wetan menunjukkan bagaimana penerapan
Ilmu Komunikasi dapat aplikatif untuk menjawab persoalan konkret masyarakat.