Rektor Universitas Harkat Negeri Soroti Krisis Integritas dan Masa Depan Demokrasi Indonesia di IFTK Ledalero

Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menyampaikan refleksi mendalam tentang arah demokrasi Indonesia dalam kuliah umum pada rangkaian pengukuhan Pastor Otto Gusti SVD sebagai Guru Besar di IFTK Ledalero, Nusa Tenggara Timur pada Jumat (18/4/2026).

Dalam forum akademik tersebut, Sudirman Said tidak hanya memaparkan capaian pembangunan nasional melalui data-data ekonomi, tetapi juga mengajak civitas akademika untuk menelaah persoalan mendasar yang tengah dihadapi bangsa, yakni melemahnya integritas institusi dan kualitas demokrasi di tengah pertumbuhan pembangunan.

Menurutnya, Indonesia saat ini menghadapi sebuah paradoks. Di satu sisi, berbagai indikator pembangunan menunjukkan kemajuan. Namun di sisi lain, kualitas etika publik dan demokrasi justru mengalami kemunduran.

Ia menyoroti data Transparency International yang menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia cenderung stagnan bahkan menurun dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, laporan The Economist Intelligence Unit juga mencatat penurunan kualitas demokrasi Indonesia yang semakin mendekati batas bawah kategori “flawed democracy”.

“Indonesia tampak terus naik kelas, tetapi fondasi etis dan institusionalnya justru melemah. Kita terlihat maju, tetapi belum sepenuhnya sehat,” ungkap Sudirman Said dalam pemaparannya.

Dalam kuliah umum tersebut, ia menegaskan bahwa pertumbuhan tanpa integritas hanya akan melahirkan ilusi kemajuan. Menurutnya, angka-angka makro ekonomi memang dapat meningkat, tetapi tanpa institusi yang kuat dan etika publik yang terjaga, kemajuan itu berdiri di atas fondasi yang rapuh.

Refleksi paling tajam muncul ketika Sudirman Said memaknai korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan sebagai “pembusukan hidup bersama”. Ia menilai, ketika hukum dapat dinegosiasikan, bantuan sosial dipolitisasi, dan lembaga pengawas dilemahkan, maka yang runtuh bukan hanya sistem pemerintahan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap demokrasi.

“Tanpa kepercayaan publik, demokrasi kehilangan substansinya dan hanya tersisa prosedur tanpa makna,” ujarnya.

Ia juga mengkritisi praktik politik yang terlalu berorientasi pada popularitas elektoral jangka pendek. Menurutnya, demokrasi kini kerap direduksi menjadi kompetisi lima tahunan semata, sementara energi politik lebih banyak dihabiskan untuk memenangkan pemilu dibanding merancang masa depan bangsa.

Fenomena tersebut ia kaitkan dengan munculnya “mediocracy”, yakni politik yang lebih mengutamakan pencitraan dan popularitas daripada kualitas kebijakan publik.

Meski demikian, forum akademik itu tidak berhenti pada kritik. Sudirman Said turut menawarkan horizon etis bagi masa depan Indonesia melalui gagasan cathedral thinking atau berpikir lintas generasi, intergenerational justice, serta legacy mindset yang menempatkan warisan moral dan keberlanjutan bangsa sebagai orientasi utama kepemimpinan.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan pemimpin yang bukan hanya cakap secara teknokratis, tetapi juga memiliki kepekaan moral dan keberanian menjaga kepentingan bersama.

Gagasan tersebut selaras dengan pidato pengukuhan Pastor Otto Gusti sebagai Guru Besar Filsafat Ilmu Politik yang menekankan pentingnya legitimasi kekuasaan berbasis rasionalitas publik.

Dalam refleksi akademik yang kaya perspektif filsafat politik itu, keduanya sama-sama menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup dijalankan secara prosedural, tetapi harus dibangun di atas fondasi etis, rasional, dan berorientasi pada kebaikan bersama.

Melalui forum tersebut, Universitas Harkat Negeri menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam ruang-ruang intelektual nasional sebagai bagian dari upaya merawat demokrasi, memperkuat integritas publik, dan membangun kesadaran generasi muda terhadap masa depan bangsa.