Universitas Harkat Negeri Gelar Diskusi Publik di Brebes, Soroti Peran Intelektual dalam Menjaga Kualitas Demokrasi

Universitas Harkat Negeri menggelar diskusi dan kajian publik, dengan pembahasan upaya mewujudkan tata kelola negara yang berpihak pada kepentingan rakyat. Kegiatan berlangsung di Pendopo Padepokan Kalisoga, Kampus 3 Universitas Harkat Negeri pada Rabu sore (11/3/2026). 

Diskusi dan kajian publik diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari pegiat sosial kemasyarakatan, akademisi, aktivis pendidikan, hingga perwakilan organisasi masyarakat. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas bagaimana negara seharusnya dikelola agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas. 

Azmi Asmuni Majid, moderator diskusi yang juga seorang pegiat sosial kemasyarakatan, dalam pengantarnya menekankan pentingnya ruang diskusi publik sebagai sarana bertukar gagasan sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu kebijakan dan tata kelola pemerintahan. 

Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said menuturkan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen kampus dalam mendorong tradisi intelektual yang terbuka dan kritis. 

“Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan ruang dialog yang mampu mempertemukan gagasan akademik dengan realitas sosial di masyarakat,” tutur Sudirman.

“Diskusi seperti ini penting agar masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan, sekaligus memperkaya perspektif mengenai bagaimana negara seharusnya dikelola secara adil, transparan, dan akuntabel,” tambah Sudirman.

Forum tersebut menghadirkan narasumber utama Budiman Tanuredjo, seorang wartawan senior yang pernah menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Harian Kompas. 

Budiman menyoroti peran strategis kalangan intelektual, akademisi, serta masyarakat sipil dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, masyarakat dituntut memiliki literasi yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat. 

Ia menilai penguatan literasi publik menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan demokrasi.

“Peran media, akademisi, dan masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan ruang publik tetap sehat. Informasi harus dikelola secara bertanggung jawab agar masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat,” jelas Budiman. 

Diskusi semakin hidup ketika beberapa peserta memberikan respon, salah satunya praktisi hukum dari wilayah selatan Brebes, Slamet Riyadi yang memberikan pandangannya dalam sesi diskusi.

Ia menyoroti berbagai persoalan hukum yang dinilai masih terjadi di berbagai sektor, mulai dari penegakan hukum hingga regulasi yang kerap menimbulkan ketidakpastian di masyarakat. 

“Pembenahan sistem hukum menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan tata kelola negara yang berkeadilan. Perlunya komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan hukum ditegakkan secara konsisten dan tidak diskriminatif,” ujar Slamet. 

Para peserta aktif menyampaikan pandangan, tanggapan, serta pertanyaan mengenai berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari kebijakan publik, transparansi pemerintahan, hingga pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Melalui forum dialog seperti ini, diharapkan lahir berbagai gagasan konstruktif yang dapat menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat praktik demokrasi, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.